Balada Kena PHK, Ada Apa?

                                                                                       

            Memasuki pertengahan bulan kedua di
2016 ini, Indonesia kembali diguncang dengan pelbagai permasalahan perekonomian
yang kelihatannya tidak mau beranjak meninggalkan negeri tercinta.  Masih hangat persoalan nilai tukar Rupiah
dengan Dollar,  kini issu PHK besar-besaran menghinggapi
Indonesia. Issu ini bermula ketika PT Ford hengkang dari pasar indutri otomotif
Indonesia dan kini PT. Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat, serta PT
Toshiba Indonesia di Cikarang juga berencana untuk menutup usahanya yang tentu
saja ini akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja ribuan karyawannya. Dan seketika,
issu ini langsung menguap kepermukaan dan berakibat pada memburuknya iklim
investasi yang ada di Indonesia. Ditambah lagi dengan pernyataan Said Iqbal
selaku Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dilansir dalam
kompas.com (8/1) yang menyatakan bahwa akan ada sekitar 2.500 pekerja di-PHK
dengan rincian 1.700 anggota KSPI di PT Panasonic dan 970 anggota KSPI di PT
Toshiba.

            Namun, pernyataan berlainan datang
dari Presiden Komisaris Grup Panasonic Gobel, Rachmat Gobel, beliau membantah
bahwa Panasonic menutup pabriknya di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa
pihaknya justru akan melakukan penggabungan (merger)
dua unit bisnis lampunya guna memperkuat daya saing perusahannya. Merger ini sengaja dilakukan oleh PT.
Panasonic Lighting untuk melakukan efisiansi produksi lampu, karena permintaan
lampu hemat energi turun pangsa pasarnya sehingga PT. Panasonic Lighting
tersebut akan memproduksi lampu LED yang pada saat ini permintaan pasar sedang
naik untuk lampu LED. Melalui penggabungan pabrik dengan PT. Panasonic Gobel
Eco Solution Manufacturing Indonesia, diharapkan dapat memperkuat daya saing
dan kemajuan teknologi saat ini serta meningkatkan efisiensi produksi.

            Hematnya, PT. Panasonic Lighting
akan bergabung dengan PT Panasonic Gobel Eco Solution Manufacturing Indonesia,
dan pabriknya akan direlokasi ke PT. Panasonic Gobel Eco Solution Manufacturing
Indonesia yang berada di Pasuruan dan Cileungsi.

            Rahmat Gobel juga telah memberikan 3
pilihan kepada kepada para karyawannya, diantaranya para karyawan tetap
bergabung dalam proses produksi lampu LED di Pasuruan atau Cileungsi, kemudian diusahakan
bergabung dengan kelompok Panasonic Gobel yang sesuai dengan kemapuan dan
keahlian masing-masing pekerja yang direlokasi, dan yang terakhir adalah
pilihan untuk mengundurkan diri dari perusahaan.

             Namun ternyata seperti yang dilansir oleh
manager HRD PT. Panasonic dalam IDX Channel menyatakan bahwa semenjak bulan
Desember dan Januari kemarin sebanyak kurang lebih 400 orang pekerja memilih
untuk mengundurkan diri, lantaran jauhnya lokasi pabrik yang baru dan
membutuhkan ongkos yang lebih besar untuk menuju lokasi pabrik yang baru. Sedangkan
untuk PT. Toshiba sendiri, memutuskan untuk menutup usahanya lantaran sepinya
daya beli masyarakat di tengah lesunya perekonomian Indonesia saat ini, sehingga
biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT. Toshiba terlampau besar dibandingkan
dengan profit yang didapatkannya. Namun, hingga saat ini Menteri Ketenagakerjaan,
M. Hanif Dhakiri belum menerima konfirmasi resmi terkait isu tersebut dari
kedua perusahaan.

            Akar permasalahan yang menyebabkan
banyaknya PHK ini disebabkan lantaran lemahnya daya beli masyarakat Indonesia
di tengah perlambatan ekonomi global sehingga berimbas kepada sektor industri,
otomotif, teknlogi bahkan manufaktur dalam negeri. Ditambah dengan rendahnya
skill yang dimilik oleh para pekerja di Indonesia hal ini semakin memperkeruh
situasi perekonomian. Akibatkan banyak perusahaan yang memilih untuk menutup
usahanya dan keluar dari pasar Indonesia serta merumahkan para pekerjanya guna
mengurangi kerugian yang akan dialami perusahaan yang masih harus tetap
membayar upah pekerja sedangkan profit yang mereka dapatkan tidak dapat menutup
biaya rata-rata produksi hariannya.

            Meskipun demikian, Darmin Nasution selaku
meneri perekonomian masih optimis melihat perekonomian di dalam negeri saat
ini, meski semua sektor dan industri sedang diuji namun dengan masih banyaknya
komitmen dan relasi investasi, membuat ancaman PHK akan berkurang secara
bertahap. Mungkin hal ini dapat menjadi angin segar. Namun, pemerintah harus
tetap segera memberikan solusi yang tepat untuk menangani masalah ini, jika
tetap dalam kondisi demikian maka dapat dipastikan bahwa proyeksi PHK tahun ini
akan sama dengan tahun lalu bahkan lebih parah lagi. KSPI memperkirakan bahwa sekitar
50.000 buruh dan karyawan akan dirumahkan jika kemampuan daya beli masyarakat
masih seperti tahun lalu.

            Sebenarnya akar permasalahan PHK di
Indonesia dapat diatasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang sedang
menurun saat ini melalui pengoptimalaan BLK (Balai Latihan Kerja), pengembangan
sektor Usaha Mikro dan Kecil, dan peningkatan pengerjaan proyek-proyek
pembangunan infrastruktu dalam negeri. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh
Diana Anwar selaku Ketua Umum SP Perkayuan dan Perhutanan dalam acara “Dialog
Hari Ini” di TVRI, “Kalau ini difungsikan betul-betul BLK itu, tidak mungkin
terjadi hal seperti ini. PHK adalah sesuatu yang biasa, di mana-mana terjadi,
adanya kerjasama yang bagus dan baik dalam tri partid, ada pemerintah pengusaha
dan pekerja,” tegas wanita paruh baya ini.

            Skill merupakan hal yang sangat vital
dalam bekerja, Bagaimana bisa seorang bekerja tanpa memiliki skill yang
berkompeten didalamnya dan hal ini coba dibantu pemerintah dengan dibentuknya
BLK tadi, namun dalam pengimplementsiannya BLK ini masih belum optimal.  Dengan melakukan optimalisasi BLK ini tentu
saja para pekerja tadi akan mendapatkan banyak skill yang berguna di dunia
kerja. Sehingga ketika ada permasalahan PHK seperti ini pekerja yang di PHK maupun
pemerintah tidak perlu pusing-pusing memikirkannya lagi, karena dengan skill
yang dimiliki para pekerja, mereka dapat dengan mudah melamar pekerjaan
pengganti di perusahaan lain sebagai solusi pertama kali yag dapat dilakukan
oleh pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tersebut. Yang menjadi
permasalahan itu kan skill para pekerja ini yang masih rendah sehingga ketika
mereka di PHK, mereka ini bingung mau bekerja di mana lagi. Para pekerja ini
tidak mengharapkan pesangon, tetapi bekerja. Sehingga hal ini lah yang juga
menjadi PR khususnya segitiga tri partid yaitu, Pemerintah, Pekerja, Dan
Pengusaha dalam persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

            Kemudian, di sektor Usaha Mikro dan
Kecil yang saat ini digadang-gadangkan oleh bapak Presiden Jokowi  mampu memberikan solusi ampuh dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja serta membuka
lapangan pekerjaan yang baru. Dengan memberikan stimulus pada sektor UMK agar
bisa bertahan, seperti menambah dan tidak menghambat penyaluran KUR atau Kredit
Usaha Rakyat kepada mereka yang membutuhkan modal. Sehingga mereka tidak
terhambat dalam urusan permodalan dan tinggal mengembangkan ide-ide dan value added  saja dari setiap produk yang mereka produksi. Tentu
hal ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah guna meningkatkan kembali daya
beli masyarakat di Indonesia.

            Dan yang terakhir adalah dengan
meningkatkan peningkatan pengerjaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur
dalam negeri. Menurut Izzaty, Peneliti Muda Kebijakan Publik pada bidang
Ekonomi dan Kebijakan PublikDPR RI, percepatan pengerjaan proyek infrastruktur
dengan total anggaran di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
mencapai Rp 94,57 triliun yang terdiri dari proyek tahun jamak sebesar Rp 9,1
triliun dan proyek tahun 2015 sebesar Rp 85,47 triliun akan membantu dalam meningkatkan
daya beli masyarakat dan yang tidak dapat dilewati adalah pentingnya komitmen
dari pemerintah dan pihan pengusaha untuk terus mengguakan produk-produk dalam
negeri untuk pengerjaan proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan
perekonomian. Ditambah lagi dengan banyaknya proyek ini akan membuka lapangan
pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran akibat gelombang pemutusan
hubungan kerja yang saat ini sedang terjadi. Dengan begitu arus perputaran uang
pun dapat berjalan dengan baik dan aktivitas perekonomian dapat terus kondusif.
Hal ini searah dengan Mankiw dalam Principles
of Macroeconomics (2006) dalam diagram aliran sirkuler, sektor rumah tangga
membeli barang dan jasa dari perusahaan; pengeluaran ini mengalir melalui pasar
barang dan jasa. Perusahaan menudian menggunakan uang yang mereka terima dari
pejualannya untuk membayar upah pekerja, sewa tanah, dan sisanya menjadi
keuntungan milik perusahaan; pendapatan ini mengalir melalui pasar faktor
produksi. Hematnya uang mengalir dari konsumen (pengusaha penjalan proyek) ke
perusahaan lalu kembali lagi kepada konsumen dalam bentuk upah pekerja. Ketiga
hal di atas dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan
PHK yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dan mengembalikan gairah
perekonomian Indonesia saat ini meskipun perekonomian global sedang berada
dititik lesunya.( Tim Kajian EconoChannel)