sumber. bbc.com
Panama Papers adalah kumpulan 11,5
juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama,
Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000
perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.Pengungkapan kasus ini ditemukan pertama kali dalam
sebuah koran jerman yang diungkap oleh organisasi wartawan global,
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang terdiri
dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama,
Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000
perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.Pengungkapan kasus ini ditemukan pertama kali dalam
sebuah koran jerman yang diungkap oleh organisasi wartawan global,
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang terdiri
dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.
Seperti dilansir oleh Sikpas dari Reuters, Skandal terbesar di Seluruh Dunia tersebut sudah
dimulai pada tahun 1977 sampai awal 2015 yang terdiri dari 2,6
terabita data. Data tersebut berisi tentang data kekayaan (tabungan uang) para
politisi, penipu, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas, dan bintang
olahraga kelas dunia. Simpanan
catatan terbesar didapatkan dari sumber rahasia oleh harian JermanSuddeutsche Zeitung dan disebarkan ke berbagai media di seluruh
dunia lewatInternational Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ). Satu-satunya media dari Indonesia yang ikut terlibat dalam proyek
investigasi ini adalah Tempo.
dimulai pada tahun 1977 sampai awal 2015 yang terdiri dari 2,6
terabita data. Data tersebut berisi tentang data kekayaan (tabungan uang) para
politisi, penipu, mafia narkoba, sampai miliuner, selebritas, dan bintang
olahraga kelas dunia. Simpanan
catatan terbesar didapatkan dari sumber rahasia oleh harian JermanSuddeutsche Zeitung dan disebarkan ke berbagai media di seluruh
dunia lewatInternational Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ). Satu-satunya media dari Indonesia yang ikut terlibat dalam proyek
investigasi ini adalah Tempo.
Dilansir
dari situs Tempo, nama-nama para miliarder yang setiap tahun masuk dalam daftar
orang terkaya Forbes Indonesia, juga tercantum dalam dokumen Mossack Fonseca.
Mereka membuat belasan perusahaan di kawasan yuridiksi bebas pajak (perusahaan offshore) untuk keperluan
bisnis.Salah satu yang tercetus adalah Sandiaga Uno. Pebisnis yang menanam
benih di banyak ladang ini tengah menjadi sorotan publik lantaran akan
mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah
tahun depan. Selain itu, ada juga dua nama yang tengah dicari-cari penegak
hukum untuk penyidikan kasus korupsi tercantum dalam dokumen bocor ini. Mereka
adalah Riza Chalid, yang tersangkut kasus korupsi Petral, dan Djoko Soegiarto
Tjandra, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.
dari situs Tempo, nama-nama para miliarder yang setiap tahun masuk dalam daftar
orang terkaya Forbes Indonesia, juga tercantum dalam dokumen Mossack Fonseca.
Mereka membuat belasan perusahaan di kawasan yuridiksi bebas pajak (perusahaan offshore) untuk keperluan
bisnis.Salah satu yang tercetus adalah Sandiaga Uno. Pebisnis yang menanam
benih di banyak ladang ini tengah menjadi sorotan publik lantaran akan
mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah
tahun depan. Selain itu, ada juga dua nama yang tengah dicari-cari penegak
hukum untuk penyidikan kasus korupsi tercantum dalam dokumen bocor ini. Mereka
adalah Riza Chalid, yang tersangkut kasus korupsi Petral, dan Djoko Soegiarto
Tjandra, tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.
Memiliki perusahaan offshore bukanlah sesuatu yang otomatis ilegal.
Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang
logis secara bisnis.Tetapi banyak juga pemilik bisnis ilegal yang
memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Bahkan, skema ini juga digunakan untuk
penipuan.
Untuk sejumlah transaksi internasional, memiliki perusahaan offshore bahkan merupakan sebuah pilihan yang
logis secara bisnis.Tetapi banyak juga pemilik bisnis ilegal yang
memanfaatkannya untuk menghindari pajak. Bahkan, skema ini juga digunakan untuk
penipuan.
Dampak bagi Indonesia
Transaksi rahasia yang pada umumnya dilakukan untuk menghindarkan pajak
Negara asal dan diduga berasal dan digunakan untuk bisnis illegal ini tergolong
upaya money laundering yang dilarang oleh pemerintah. Pengertian tindak pidana
pencucian uang atau money laundering adalah suatu perbuatan yang bertujuan
untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari
suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat
pembayaran yang sah.
Negara asal dan diduga berasal dan digunakan untuk bisnis illegal ini tergolong
upaya money laundering yang dilarang oleh pemerintah. Pengertian tindak pidana
pencucian uang atau money laundering adalah suatu perbuatan yang bertujuan
untuk mencuci atau membersihkan asal usul perolehan harta kekayaan seseorang dari
suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status, menjadi alat
pembayaran yang sah.
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bekerja sama
dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung akan
membuat satuan tugas untuk menangani hal ini khususnya untuk transaksi orang
Indonesia yang masuk dalam dokumen Panama Papers ini. Data laporan hasil
analisis dari PPATK akan diberikan ke kedua lembaga tersebut. Selanjutnya
Kejaksaan Agung akan memproses dugaan kasus penggelapan pajak yang dibeberkan
dalam ‘Panama Papers’ tersebut.
dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung akan
membuat satuan tugas untuk menangani hal ini khususnya untuk transaksi orang
Indonesia yang masuk dalam dokumen Panama Papers ini. Data laporan hasil
analisis dari PPATK akan diberikan ke kedua lembaga tersebut. Selanjutnya
Kejaksaan Agung akan memproses dugaan kasus penggelapan pajak yang dibeberkan
dalam ‘Panama Papers’ tersebut.
Solusi dari adanya
Panama Papers
Panama Papers
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto menilai, penafsiran Panama
Papers sama sekali tidak bersinggungan langsung dengan rencana pemerintah
menerapkan kebijakan tax
amnesty. Kebijakan tax
amnesty memang tidak
akan memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan negara meskipun mampu
menarik dana yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Sebab, sumbangsih dari
kebijakan tersebut dinilai masih rendah untuk mengejar target
penerimaan. “Kontribusinya itu dikisaran Rp60 triliun-Rp80 triliun. Tidak
akan ada pengaruh apapun,” tuturnya. Satu yang harus dijadikan prioritas, kata
Yenny, adalah mereformasi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang
jauh lebih dibutuhkan dibandingkan penerapan tax
amnesty. Tax
amnesty itu hanya
menjadi karpet merah bagi para korporasi.
Papers sama sekali tidak bersinggungan langsung dengan rencana pemerintah
menerapkan kebijakan tax
amnesty. Kebijakan tax
amnesty memang tidak
akan memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan negara meskipun mampu
menarik dana yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Sebab, sumbangsih dari
kebijakan tersebut dinilai masih rendah untuk mengejar target
penerimaan. “Kontribusinya itu dikisaran Rp60 triliun-Rp80 triliun. Tidak
akan ada pengaruh apapun,” tuturnya. Satu yang harus dijadikan prioritas, kata
Yenny, adalah mereformasi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang
jauh lebih dibutuhkan dibandingkan penerapan tax
amnesty. Tax
amnesty itu hanya
menjadi karpet merah bagi para korporasi.
Reformasi Pajak terbukti
menjadi solusi yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan negara. Lima tahun
setelah memulai reformasi pajak jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat dari
4,35 juta menjadi hampir 16 juta wajib pajak. Penerimaan pajak tumbuh sekitar
20 persen setiap tahun. Dengan pendapatan pajak yang didukung anggaran negara,
kami bisa menurunkan utang dan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk
menyediakan layanan penting, seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan” tutur mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu membantu pencapaian ekonomi yang kuat, tapi juga diikuti dengan
membangun kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan
kerja.
menjadi solusi yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan negara. Lima tahun
setelah memulai reformasi pajak jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat dari
4,35 juta menjadi hampir 16 juta wajib pajak. Penerimaan pajak tumbuh sekitar
20 persen setiap tahun. Dengan pendapatan pajak yang didukung anggaran negara,
kami bisa menurunkan utang dan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk
menyediakan layanan penting, seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan” tutur mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu membantu pencapaian ekonomi yang kuat, tapi juga diikuti dengan
membangun kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan
kerja.
Dampak dari Panama Papers bisa
menginspirasi sistem pajak internasional yang lebih kuat dan adil berdasarkan
sistem pajak, lembaga yang baik, dan berintegritas. Ada upaya G20 (forum
yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekutan ekonomi maju dan berkembang
untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia) dan forum internasional lainnya untuk mendorong reformasi pajak
yang solid dan mempromosikan kerjasama internasional yang mengikat. Reformasi
pajak adalah bagian penting dari membangun masyarakat yang adil di mana kaum
elite harus mengikuti peraturan. Reformasi pajak memungkinkan pemerintah
menggunakan dananya secara efisien, melindungi masyarakat miskin, termasuk
memerangi korupsi. (DH/Subdept. Litbang)
menginspirasi sistem pajak internasional yang lebih kuat dan adil berdasarkan
sistem pajak, lembaga yang baik, dan berintegritas. Ada upaya G20 (forum
yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekutan ekonomi maju dan berkembang
untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia) dan forum internasional lainnya untuk mendorong reformasi pajak
yang solid dan mempromosikan kerjasama internasional yang mengikat. Reformasi
pajak adalah bagian penting dari membangun masyarakat yang adil di mana kaum
elite harus mengikuti peraturan. Reformasi pajak memungkinkan pemerintah
menggunakan dananya secara efisien, melindungi masyarakat miskin, termasuk
memerangi korupsi. (DH/Subdept. Litbang)
You may also like
-
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Membantah Rumor Konflik dengan Kementerian Pertanian
-
Rekomendasi Serial Baru: Get Rich, Murid vs. Sekolah
-
Transformasi DKI Menjadi DKJ: Jakarta sebagai Pusat Ekonomi Indonesia
-
Penutupan Total Kawasan Wisata Bromo Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, Apa Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia?
-
SRI MULYANI REVEALS LATE SALARY OF TEACHERS AND HEALTHCARE PROFESSIONALS