Mencetak Ekonom Rabbani melalui Jenjang Pendidikan Dini

Kini
ekonomi syariah khususnya perbankan dan keuangan telah berkembang pesat.
Sehingga membutuhkan SDM profesional yang memahami dasar-dasar teori dan
praktek ekonomi syariah. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya
kuantitas SDM dan kualitas kompetensi yang masih rendah. Beberapa tahun ke
depan lembaga keuangan syariah diperkirakan membutuhkan sekitar 60 sampai 80
ribu tenaga kerja. Jumlah ini akan semakin bertambah seiring dengan
pertumbuhannya.

Fakta
lainnya adalah mereka yang bekerja di industri keuangan syariah masih
didominasi oleh mereka yang berlatar belakang konvensional (90 persen), yang
dibekali pelatihan singkat perbankan syariah. Hanya sekitar 10 persen yang
berlatarbelakang syariah. Fakta ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas
“kesyariahan” industri yang ada. Persoalan SDM adalah hal mendasar yang perlu
dicari solusinya dan dalam hal ini tidak hanya perguruan tinggi saja yang
merupakan lembaga yang paling berkompeten dalam menyediakan SDM yang dibutuhkan
oleh perbankan syariah, namun kita juga harus melihat jenjang pendidikan
dibawahnya.

Saat
ini pendidikan ekonomi syariah bukan hanya ada di jenjang perguruan Tinggi
saja, namun sudah merambah ke tingkat pendidikan sekolah. Tidak sedikit Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) yang saat ini telah memiliki jurusan perbankan syariah.
Sejak tahun 2002 hingga 2013 kemarin, tercatat sudah ada 40 SMK di seluruh
Indonesia yang memiliki jurusan perbankan dan diperkirakan jumlah tersebut akan
terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini seharusnya menjadi
perhatian khusus bagi Pemerintah dan stakeholder penggiat ekonomi syariah.
Bahwa untuk membangun Sumber Daya Manusia ekonomi syariah yang berkompeten dan
siap bersaing dalam industri keuangan syariah harus dimulai dari jenjang
pendidikan sekolah paling bawah. Sebab perjuangan lahirnya  ekonomi syariah di Indonesia tidak serta
merta berjalan mulus begitu saja. Setelah 11 tahun menunggu, akhirnya
bertepatan dengan Hardiknas 2 Mei 2013 silam, SMK Perbankan Syariah baru diakui
sebagai suatu jurusan tersendiri. Salah satu pencapaian tersebut tentu tidak
lepas dari peranan Majelis Guru Perbankan Syariah (MGPs) yang terus mendesak
pemerintah. Sedangkan untuk kurikulum SMK Jurusan Perbankan Syariah tidak hanya
mencakup ilmu syariah atau fiqih namun juga dimasukan muatan ekonomi
konvensional sebagai pembanding bagi siswa. Hal tersebut menjadi nilai plus
bagi siswa SMK Perbankan Syariah yang tidak bisa siswa dapatkan di SMK
Perbankan Konvesional.

Kurikulum
SMK Perbankan Syariah telah terstandarisasi sejak tahun 2012 lalu, sehingga
memiliki kualifikasi lulusan yang setara. Teori 
berkaitan dengan perbankan syariah hanya 30%, lewat bacaan atau materi
bahasan, sisanya dikembangkan dalam bentuk memperkenalkan produk dan
praktek-praktek yang berjalan dalam kehidupan masyarakat. Pada pembelajarannya
lebih banyak mengenai bagaimana praktek perbankan syariah yang nantinya para
lulusan SMK perbankan syariah dapat disalurkan ke Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS). Selain itu, mereka pun sudah memiliki kompetensi di bidang Perbankan
untuk mengisi posisi seperti Teller
dan account officer.

Pengenalan
ekonomi syariah penting dilakukan sejak dini agar lebih banyak masyarakat yang
mengenal dan memahami sistem ekonomi syariah. Dengan memasukkan ekonomi syariah
dalam kurikulum sekolah akan mendukung upaya penyediaan sumber daya manusia
(SDM) keuangan syariah sejak dini. Apalagi saat ini, kebutuhan pemenuhan jumlah
SDM untuk indutri keuangan syariah cukup mendesak. Berdasarkan hasil pengkajian
ICDIF,  untuk mencapai pangsa perbankan
syariah sebesar lima persen, masih dibutuhkan sedikitnya 14.000 SDM. Hal itu
didasarkan pada penghitungan jumlah SDM bank syariah pada 2006, saat industri
masih berpangsa 1,6 persen dan memiliki sebanyak delapan ribu SDM.

Selain
itu perlu adanya hubungan sinergi antara industri keuangan syariah, pihak
sekolah serta pemerintah dalam hal informasi kebutuhan SDM dan kompetensi yang
dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi guru, penguatan referensi bidang
ekonomi dan keuangan Islam didukung dengan sarana praktikum yang relevan dan
memadai.(adw)

Ahmad
DickyWijaya

Ekonomi dan Administrasi 2014

Universitas Negeri Jakarta