Oleh ; Muhammad Solihin (Staff
Research and Development Department of Econochannel FE UNJ)
Research and Development Department of Econochannel FE UNJ)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo
memasuki tahun yang ketiga. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi yang
digaungkan pada saat awal pemerintahannya, menjadi perhatian serius seluruh
lapisan masyarakat di negeri ini. Pembangunan Infrastuktur pun tidak luput dari
sorotan masyarakat yang berharap akan adanya perubahan di Pemerintahan Presiden
Joko Widodo. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian masyarakat pada awal
masa Pemerintahan saat ini, yaitu gebrakan Revolusi Perpajakan Nasional yang salah
satunya adalah wacana transformasi Direktorat Jendral Pajak menjadi Badan
Semi-Otonom.
memasuki tahun yang ketiga. Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi yang
digaungkan pada saat awal pemerintahannya, menjadi perhatian serius seluruh
lapisan masyarakat di negeri ini. Pembangunan Infrastuktur pun tidak luput dari
sorotan masyarakat yang berharap akan adanya perubahan di Pemerintahan Presiden
Joko Widodo. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian masyarakat pada awal
masa Pemerintahan saat ini, yaitu gebrakan Revolusi Perpajakan Nasional yang salah
satunya adalah wacana transformasi Direktorat Jendral Pajak menjadi Badan
Semi-Otonom.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 8 point (e) menyebutkan bahwa dalam rangka
pelaksanaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam
undang-undang. Sulit untuk menyangkal bahwa pendapatan negara terbesar di
negeri ini yakni dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, wacana transformasi
Direktorat Jendral Pajak yang merupakan pelaksana pemungutan pendapatan negera
di Kementerian Keuangan menjadi Badan Semi-Otonom yang langsung berada di bawah
pengawasan Presiden menuai Pro dan Kontra, Meskipun begitu Draft Revisi
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan masih dalam pembahasan antara
Pemerintah dengan DPR.
Tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 8 point (e) menyebutkan bahwa dalam rangka
pelaksanaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam
undang-undang. Sulit untuk menyangkal bahwa pendapatan negara terbesar di
negeri ini yakni dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, wacana transformasi
Direktorat Jendral Pajak yang merupakan pelaksana pemungutan pendapatan negera
di Kementerian Keuangan menjadi Badan Semi-Otonom yang langsung berada di bawah
pengawasan Presiden menuai Pro dan Kontra, Meskipun begitu Draft Revisi
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan masih dalam pembahasan antara
Pemerintah dengan DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa yang terpenting dari
reformasi perpajakan bukanlah pada posisinya, melainkan dengan membangun
Institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, Institusi
pajak merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal pemerintah yang tidak
bisa berdiri sendiri, karena nanti dia bisa memiliki kebijakan sendiri yang
tidak sinkron dengan kebijakan APBN. Namun menurut Arthur J Mann pakar pajak
internasional mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Semi-Otonom Pajak yang
langsung di bawah pengawasan Presiden memberikan banyak manfaat seperti yang
dia tuangkan dalam makalah riset berjudul “Are semi-autonomous revenue
authorities the answer to tax administation problems in developing contries? –
A Pratical Guide”
reformasi perpajakan bukanlah pada posisinya, melainkan dengan membangun
Institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, Institusi
pajak merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan fiskal pemerintah yang tidak
bisa berdiri sendiri, karena nanti dia bisa memiliki kebijakan sendiri yang
tidak sinkron dengan kebijakan APBN. Namun menurut Arthur J Mann pakar pajak
internasional mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Semi-Otonom Pajak yang
langsung di bawah pengawasan Presiden memberikan banyak manfaat seperti yang
dia tuangkan dalam makalah riset berjudul “Are semi-autonomous revenue
authorities the answer to tax administation problems in developing contries? –
A Pratical Guide”
Dikutip
dari berbagai sumber, berikut keuntungan dan kerugian jika Direktorat Jendral
Pajak bertransformasi Menjadi Badan Semi-otonom;
dari berbagai sumber, berikut keuntungan dan kerugian jika Direktorat Jendral
Pajak bertransformasi Menjadi Badan Semi-otonom;
1.
Keuntungan
Keuntungan
a)
Penggunaan sumber daya publik yang
efesien melalui kemandirian dan otonomi keuangan dan administrasi;
Penggunaan sumber daya publik yang
efesien melalui kemandirian dan otonomi keuangan dan administrasi;
b) Staff
yang lebih kompeten, unggul, disiplin, selektif, dan lebih berkualitas karena
adanya wewenang otonomi dalam perekrutan, pemecatan, dan pemberian insentif
yang lebih tinggi bagi yang berprestasi;
yang lebih kompeten, unggul, disiplin, selektif, dan lebih berkualitas karena
adanya wewenang otonomi dalam perekrutan, pemecatan, dan pemberian insentif
yang lebih tinggi bagi yang berprestasi;
c)
De-politisasi administrasi pajak;
De-politisasi administrasi pajak;
d) Peningkatan
kredibilitas perpajakan pemerintah secara umum;
kredibilitas perpajakan pemerintah secara umum;
e) Peneingkatan
pelayanan terhadap wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak;
pelayanan terhadap wajib pajak dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak;
f)
Etos kerja yang lebih baik dan perubahan
budaya administrasi yang lebih baik;
Etos kerja yang lebih baik dan perubahan
budaya administrasi yang lebih baik;
g)
Penghitungan yang komprehensif untuk
semua penerimaan pajak;
Penghitungan yang komprehensif untuk
semua penerimaan pajak;
h) Integrasi
basis data pajak dan wajib pajak yang terkait terjamin.
basis data pajak dan wajib pajak yang terkait terjamin.
2.
Kerugian
Kerugian
a)
Membuat lembaga itu menjadi terisolasi
dan kurang efektif;
Membuat lembaga itu menjadi terisolasi
dan kurang efektif;
b) Menciptakan
konflik inheren dengan Kementerian Keuangan;
konflik inheren dengan Kementerian Keuangan;
c)
Menciptakan konflik dengan lembaga
sektor publik lain dan persaingan;
Menciptakan konflik dengan lembaga
sektor publik lain dan persaingan;
d) Lebih
menekankan pada pemungutan pajak daripada reformasi administrasi yang luas
seperti pengeluaran anggaran publik dan sistem keuangan yang lebih luas;
menekankan pada pemungutan pajak daripada reformasi administrasi yang luas
seperti pengeluaran anggaran publik dan sistem keuangan yang lebih luas;
e) Menganggu
perumusan kebijakan pajak yang merupakan tanggung jawab mendasar dari kemenkeu
dan lembaga legislatif;
perumusan kebijakan pajak yang merupakan tanggung jawab mendasar dari kemenkeu
dan lembaga legislatif;
f)
Menciptakan badan super yang jika
tidak didukung dengan pemimpin yang bersih, kuat dan mekanisme akuntabilitas
yang bagus, dapat menjadi lembaga yang menyalahgunakan kekuasaan perpajakan;
Menciptakan badan super yang jika
tidak didukung dengan pemimpin yang bersih, kuat dan mekanisme akuntabilitas
yang bagus, dapat menjadi lembaga yang menyalahgunakan kekuasaan perpajakan;
g)
Membentuk organisasi yang tidak perlu
karena sebenarnya sudah cukup di bawah Kementerian Keuangan.
Membentuk organisasi yang tidak perlu
karena sebenarnya sudah cukup di bawah Kementerian Keuangan.
Pendapatan
Negara di sektor Pajak menyumbang ±76% dari total kebutuhan APBN. Pengelolaan
Pajak yang profesional akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan
negara, oleh karena itu reformasi perpajakan sangat diharapkan agar tingkat
pencapaian penerimaan pajak bisa meningkat, karena dalam 5 tahun terakhir ini
presentasinya terus mengalami penurunan. Apalagi pembangunan infrastruktur
besar-besaran yang terus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Melalui moment tax amnesty yang telah
berakhir per 31 Maret 2017, semestinya ini bisa dijadikan sebuah momentum untuk
melakukan reformasi perpajakan.
Negara di sektor Pajak menyumbang ±76% dari total kebutuhan APBN. Pengelolaan
Pajak yang profesional akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan
negara, oleh karena itu reformasi perpajakan sangat diharapkan agar tingkat
pencapaian penerimaan pajak bisa meningkat, karena dalam 5 tahun terakhir ini
presentasinya terus mengalami penurunan. Apalagi pembangunan infrastruktur
besar-besaran yang terus dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo
membutuhkan dana yang tidak sedikit. Melalui moment tax amnesty yang telah
berakhir per 31 Maret 2017, semestinya ini bisa dijadikan sebuah momentum untuk
melakukan reformasi perpajakan.
Terkait dengan wacana transformasi
Direktorat Jendral Pajak menjadi Badan Semi-Otonom, terlepas dari pro dan
kontra yang terjadi, kecendurangan pelaksanaan administrasi perpajakan di bawah
Kementerian Keuangan semakin banyak ditinggalkan oleh negara-negara saat ini. Pelaksanaan
administrasi perpajakan oleh Badan Semi-Otonom yang langsung di bawah kepala
pemerintahan semakin banyak diikuti dan berkembang pesat. Seperti Australia,
Austria, Argentina, Belanda, Kore, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki dan
masih banyak lagi negara yang telah menerapkan otoritas pajak yang memiliki
wewenang yang lebih luas daripada di Indonesia.
Direktorat Jendral Pajak menjadi Badan Semi-Otonom, terlepas dari pro dan
kontra yang terjadi, kecendurangan pelaksanaan administrasi perpajakan di bawah
Kementerian Keuangan semakin banyak ditinggalkan oleh negara-negara saat ini. Pelaksanaan
administrasi perpajakan oleh Badan Semi-Otonom yang langsung di bawah kepala
pemerintahan semakin banyak diikuti dan berkembang pesat. Seperti Australia,
Austria, Argentina, Belanda, Kore, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki dan
masih banyak lagi negara yang telah menerapkan otoritas pajak yang memiliki
wewenang yang lebih luas daripada di Indonesia.
Lalu, perlukah Direktorat Jenderal Pajak
bertransformasi Menjadi Badan Semi-otonom saat ini? Semua kembali kepada
kebijakan pemerintah dan keinginan masyarakat Indonesia.- MS
bertransformasi Menjadi Badan Semi-otonom saat ini? Semua kembali kepada
kebijakan pemerintah dan keinginan masyarakat Indonesia.- MS
You may also like
-
Ekonomi DigitalIndonesia
-
Paradoks Jevons: Efisiensi yang Justru Meningkatkan Konsumsi Sumber Daya
-
Dinamika Green Economy: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Berkelanjutan
-
Paradox of Thrift: Menabung dapat Merugikan Negara, Kok Bisa?
-
Peran Pasar Modal dalam Pembentukan Masa Depan Keuangan Mahasiswa