Protes Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit: Minyak Goreng Ada di Pabrik, tetapi Tak Terdistribusi

Sumber foto: finance.detik.com 

Merespon desakan petani, Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi, mengatakan pemerintah tengah fokus pada distribusi minyak goreng sampai ketersediaannya stabil. Apakah membuka keran ekspor minyak mentah merupakan hal yang tepat untuk dilakukan saat ini? Apa dampaknya jika ekspor kembali dibuka?

Pemerintah menegaskan belum akan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan berfokus pada distribusi untuk menstabilkan minyak goreng curah. Di sisi lain, petani kelapa sawit mendesak agar pemerintah mencabut keran ekspor karena dampak kerugian yang dialami.

Apakah tepat jika ekspor CPO kembali dibuka? Apa keuntungan dan kerugian larangan ekspor CPO jika tetap berlangsung? Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat suara terkait aksi demonstrasi petani sawit di depan Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebanyak 250 orang petani kelapa sawit berencana menggelar aksi larangan ekspor minyak goreng dan CPO, Selasa (17/5/2022). Pada aksi demo hari ini, para petani sawit meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan larang eskpor minyak sawit mentah (CPO) lantaran membuat anjlok harga tandan buah segar (TBS) petani. Dirjen Kemendag, Oke Nurwan, mengatakan larangan ekspor CPO akan kembali dievaluasi jika harga minyak goreng curah menyentuh harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Sejak resmi dilakukan pelarangan ekspor pada 28 April kemarin, harga TBS petani memang anjlok secara drastis, bahkan mencapai 60 persen di beberapa daerah. Hal ini membuat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar aksi demontrasi terkait larangan ekspor minyak goreng dan CPO di depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Selasa (17/5/2022). Selain diadakan di depan Kemenko, Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menyatakan Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia juga bakal digelar di kawasan Patung Kuda Monas. Selanjutnya, massa akan bergerak ke Istana Presiden untuk bertemu Jokowi dan menyampaikan usulan para petani sawit.

Tuntutan pertama adalah Apkasindo meminta Presiden Jokowi untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi produsen sawit. Gulat mengatakan, larangan ekspor minyak goreng dan CPO telah berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang larangan ekspor sawit dan minyak goreng. “Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS), serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit,” tutur Gulat, dalam keterangannya, Senin (15/5/2022).

Semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Presiden Jokowi pun akhirnya mengambil kebijakan Larangan ekspor CPO dan Bahan Baku MGS. Namun, dampaknya sangat tragis kepada Petani sawit. Oleh karena itu, dalam acara aksi keprihatinan, APKASINDO akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah. (ELS/SEL)