Menakar Keadilan Upah Minimum 2025: Suara Pekerja dan Pengusaha

Pemerintah telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025 memunculkan harapan sekaligus tantangan baru. Rata-rata kenaikan sebesar 6,5% ini disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Apa Artinya untuk Pekerja?

Kenaikan ini diharapkan mampu membantu pekerja menghadapi tekanan inflasi yang diperkirakan mencapai 3–4%. Sebagai gambaran, UMP di DKI Jakarta akan meningkat dari Rp5,06 juta menjadi Rp5,39 juta. Sementara itu, UMP di Jawa Tengah naik dari Rp2,03 juta menjadi Rp2,18 juta.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kenaikan ini memang masih di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan sebesar 8–10%. Namun, ia mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai langkah kompromi yang realistis untuk menjawab kebutuhan pekerja.

Bagaimana dengan Pengusaha?

Dari sisi pengusaha, kenaikan upah ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk insentif pajak dan program efisiensi energi agar para pengusaha mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi.

Para pengusaha diharapkan segera menyesuaikan strategi bisnisnya untuk tetap kompetitif, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

Sumber: unsplash.com

Langkah yang Harus Dilakukan

Baik sebagai pekerja maupun pengusaha, kebijakan ini menuntut adaptasi yang bijak. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:

1. Lakukan Perencanaan Jangka Panjang

• Bagi para pekerja bisa menetapkan tujuan keuangan jangka panjang, seperti pendidikan anak atau pembelian rumah dan sesuaikan pengeluaran harian dengan rencana tersebut.
• Bagi para pengusaha bisa menyusun strategi bisnis berkelanjutan, termasuk diversifikasi produk atau layanan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor.

2. Kelola Keuangan Secara Bijak

• Bagi para pekerja harus memprioritaskan kebutuhan pokok, sisihkan tabungan, dan hindari pengeluaran konsumtif.
• Bagi pengusaha, bisa dengan melakukan evaluasi terhadap efisiensi bisnis dan identifikasi peluang inovasi untuk menjaga daya saing.

3. Bergabung dengan Komunitas atau Serikat Pekerja

Diskusikan hak dan kewajiban dengan komunitas terkait. Jika ada kebijakan yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya.

Sumber: unsplash.com

Meskipun kebijakan ini dianggap sebagai langkah moderat, sebagian pihak tetap menilai bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa memberatkan pengusaha. Di sisi lain, ini menjadi momen bagi kedua pihak untuk berkolaborasi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil.

Kenaikan upah minimum 2025 merupakan langkah maju yang membawa dampak berbeda bagi pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, kebijakan ini memberi peluang meningkatkan kesejahteraan hidup. Sementara bagi pengusaha, ini adalah tantangan untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap bertahan di tengah perubahan. (UKAS/KNY)