Keresahan mahasiswa selama ini dengan banyaknya perlakuan dosen dan para pejabat tinggi dalam kampus terbayar sudah dengan peluncuran Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi nomor 30 tahun 2021.
Dikutip dari suara.com, Plt. Dirjen Ristek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam mengatakan bahwa Permen PPKS 30 tahun 2021 ini adalah jawaban atas keresahan dari banyaknya perwakilan mahasiswa dan juga organisasi dalam tindak kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus akan tetapi pihak kampus sendiri tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut.
Sanksi yang dibuat dalam permen PPKS ini adalah bentuk sanksi yang bertujuan agar memberikan efek jera yang di antaranya, yaitu jika pelaku dari kekerasan ini adalah mahasiswa maka sanksinya dimulai dari peringatan awal sampai skorsing sampai masalah juga tidak bisa ditangani, mahasiswa tersebut akan dikeluarkan. Jika pelakunya itu dosen, sanksi yang diberikan adalah dimulai dengan peringatan awal, selanjutnya ada permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka, sampai akhir untuk membuat efek jera, yaitu akan dilakukan pemberhentian secara tidak hormat.
Nizam mengatakan sejak Permen PPKS ini diterbitkan, banyak bermunculan korban-korban yang akhirnya berani buka suara untuk akhirnya melaporkan kejadian dan tindakan yang dialami, yaitu kekerasan seksual.
“Saat Permen itu terbit, sudah ada beberapa laporan yang sampai ke telinga saya, yang selama ini korban hanya diam dan tidak berani melapor, sekarang ini mulai muncul di perguruan tinggi kita,” ucap Nizam.
Permen PPKS nomor 30 tahun 2021 ini adalah jawaban dari keresahan para mahasiswa yang selama ini hanya terdiam dan membungkam tidak berani untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya di kampus. Semoga dengan adanya Permen ini mahasiswa bisa jadi lebih safe untuk melaporkan keresahannya yang nantinya ini juga sangat berguna untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. (NPM/TAR)