Kebocoran Data NPWP: Bagaimana Pengaruhnya terhadap Keamanan Data Kita?

Apa itu NPWP? Dikutip dari Kementerian Keuangan RI, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Data NPWP memuat Nomor NPWP yang terdiri dari 15 digit angka, sembilan digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan enam digit terakhir merupakan informasi kode administrasi.

Pembuatan NPWP bertujuan sebagai alat transaksi biaya perpajakan agar tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. Lantas, mengapa adanya kebocoran data NPWP ini sangat memengaruhi keamanan data? Kebocoran data NPWP ini dapat terjadi karena adanya serangan akses internet siber yang dilakukan oleh pihak yang ingin mencuri data, kesalahan sistem dalam menginput data, dan lemahnya sistem keamanan internet.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari kebocoran data NPWP ialah adanya pencurian identitas pemilik akun yang mengakibatkan kasus penipuan melalui penggunaan identitas palsu yang digunakan oleh seseorang yang mencuri data. Penipuan akan menyebabkan kerugian secara finansial dan penurunan kepercayaan oleh masyarakat terhadap pemerintah karena gagal dalam keamanan data.

Sumber: Pajak.io

Penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang taat pajak untuk senantiasa mengamankan data NPWP agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dan rasa kewaspadaan masyarakat karena adanya kasus kebocoran data yang tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Kebocoran data NPWP juga akan mengakibatkan menurunnya stabilitas perekonomian negara yang nantinya membuat masyarakat menjadi tidak taat untuk membayar pajak karena ragu akan keamanan data pribadi.

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk keamanan data NPWP agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk membayar pajak. Selain itu, pemerintah dapat mengadakan program pembelajaran edukasi publik untuk pengamanan data pribadi dan meningkatkan regulasi pengawasan ketat terhadap sistem TI yang menyimpan data NPWP untuk mendeteksi serta mencegah terjadinya kebocoran data. (FR/YDH)