“Ahok, DPRD dan Distraksi”

        

            “Ada
apa dengan Jakarta?” pertanyaan sederhana yang mampu mencerminkan isi kepala dari setiap warga Jakarta saat ini menjadi  topik dalam Kajian yang dilaksanakan oleh Pandawa Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta (Pandawa FE UNJ)
serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (BEM UNJ). Dalam kajian ini, pembicara merupakan Ketua Departemen Sosial Politik BEM UNJ, Syahril Sidik.  

Beliau
mengungkapkan apa yang sedang ramai dibicarakan media akhir-akhir ini, yaitu kisruh
antara Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok dengan DPRD. Mengangkat fakta yang menyelimuti atmosfer politik saat ini, Syahril mengutarakan alasan pelaporan DPRD atas Ahok. Alasan tersebut adalah karena adanya pemalsuan dokumen
RAPBD, pencemaran nama baik, serta dugaan suap yang dilakukan oleh Ahok kepada Ketua DPRD. Pemalsuan dokumen RAPBD ini, terjadi karena Pemda DKI menyerahkan draft RAPBD hasil perumusan Pemda dan direvisi sendiri oleh Ahok tanpa bubuhan tandatangan DPRD. Padahal, menurut prosedur, draft tersebut haruslah di tandatangani oleh DPRD.

            Mengenai hal ini, masyarakat semakin dibuat terbelalak dengan adanya pemberitaan bahwa terdapat selisih dana RAPBD hasil perumusan DPRD yang memiliki selisih berkisar Rp. 12,7 Triliun dibandingkan dengan dana RAPBD hasil perumusan Pemda DKI Jakarta. Dalam kondisi yang semakin meruncing, mahasiswa sebagai tokoh intelektual pun angkat bicara. Kepala Departemen HRD BEM FE UNJ 2015/2016, Septian Wijaya adalah salah satunya. Beliau menduga adanya pengalihan isu yang terjadi saat ini. Masyarakat seolah diarahkan untuk ‘menonton’ kekisruhan antara kedua petinggi negeri daripada menghidupkan kembali kesadaran akan perpanjangan MoU Freeport yang seharusnya sudah dihentikan. Distraksi atau pengalihan perhatian tersebut dijadikan sebagai momentum yang dapat di manfaatkan, terlebih dengan adanya keterkaitan abstrak akan seratus harinya Ahok menjabat sebagai Gubernur
DKI Jakarta. Septian Wijaya menilai bahwa sebenarnya kasus seperti ini adalah masalah wajar yang terjadi pada lembaga eksekutif dan legislatif. Namun,
yang membuat ini tidak wajar adalah beragam pemberitaan media yang justru memperpanas situasi. Karena itu, media sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah seharusnya dapat lebih objektif dalam menyiarkan berita. Jika melihat
kondisi masyarakat sekarang, pemberitaan tampak memihak dan justru menyulut api yang membakar habis kepercayaan yang sedang dibangun masyarakat.

            Menutup perbincangan dengan Kepala Departemen HRD BEM FE UNJ 2015/2016 Septian Wijaya, beliau mengutip istilah yang pernah dikatakan oleh rekannya. “Politik sama halnya dengan bermain lumpur”. Ketika ditanya mengenai maksud istilah tersebut, beliau menjelaskan bahwa bermain lumpur atau berpolitik adalah pilihan setiap individu.
Memilih untuk menolong rekan yang terjerembab di dalam lumpur tersebut sama halnya dengan membiarkan diri kita turut terjun dan terkena lumpur atau respon yang menantang. Oleh karena itu,
mahasiswa bagaimana pun harus melakukan upaya pencerdasan, terutama dalam menerima serta mengolah informasi yang tersebar disetiap lini kehidupan. “Cerdaskan keluarga kita maka kita akan mencerdaskan Indonesia” ujarnya. Dengan menyampaikan hasil pemikiran serta mengadakan diskusi kecil di dalam rumah, terbukti kita dapat menambah wawasan untuk sebagian kecil dari masyarakat
Indonesia, maka jika banyak mahasiswa yang melakukan hal ini, virus pencerdasan akan menyebar dengan mudah.

Reporter  : Teni Rahayu
Fotografer : Gearent Firdaus