Reformasi Paradigma Diplomasi EKonomi

                                                   sumber. sindonews.com
Dentuman globalisasi ekonomi mengharuskan banyak
Negara mengkaji kebijakan luar negerinya. Dinamika ekonomi politik global juga “memaksa”
Negara-negara lebih aktif dan sigap mengelola hubungan ekonomi internasionalnya.
Untuk itu suatu Negara membutuhkan diplomasi yang dikenal dengan Diplomasi
Ekonomi. Diplomasi ekonomi diartikan sebagai komunikasi antar dua Negara atau
lebih dengan misi mencapai kesejahteraan ekonomi nasional suatu Negara. Diplomasi
ekonomi menjadi senjata dengan kedigdayaan yang besar untuk dapat bekerja sama
di sistem internasional.
Diplomasi ekonomi bukanlah sebuah praktik diplomasi yang
terpisah dari diplomasi pada umumnya. Diplomasi ekonomi memiliki asumsi dan
menjalankan strategi yang sama dengan praktik diplomasi umum secara subtansial.
Namun, ada beberapa hal yang mendiferensasikan diplomasi ekonomi sehingga
menjadikan diplomasi ekonomi menjadi bahan kajian tersendiri. Dalam diplomasi
ekonomi menekankan pada proses negosiasi bukan pada struktur yang memengaruhi isi
kebijakan. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi institusional menjadi salah
satu elemen penting dalam melakukan proses negosisasi tersebut.
Lantas, bagaimana paradigma Indonesia memahami  dan mengukur diplomasi ekonomi itu sendiri?.
Ironisnya perkara paradigma pemahaman dan tolak ukur diplomasi ekonomi Indonesia
masih sempit dan terbatas. Laporan Kemenlu RI (2011), menujukkan Indonesia
hanya melihat indikator keberhasilan diplomasi ekonomi dari peningkatan volume
perdagangan. Kemudian, dari mitra – mitra dagang Indonesia. Jelas indikator di
atas tidaklah cukup untuk menilai suskes tidaknya diplomasi ekonomi Indonesia.
Masih banyak sekali indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan
diplomasi ekonomi Indonesia.
Menurut van Bergeijk & Moons dalam Diplomasi (2016),
paling tidak tolak ukur dan pehamanan diplomasi ekonomi mengandung tiga elemen,
yakni bagaimana pengaruh dan hubungan politik untuk mempromosikan investasi,
pemanfaatan asset-aset ekonomi untuk biaya konflik,  memperkuat hubungan simbosis mutualisme, dan
mengkonsolidasikan iklim politik untuk mencapai tujuan internasional. Terbukti
bahwa diplomasi Indonesia masih bersifat tradisional dengan hanya melihat satu
indikator keberhasilan diplomasi ekonomi saja. Kacamata ilmu hubungan
internasional kontemporer berpandangan kebutuhan politik luar negeri (necessity of foreign policy) diperlukan
untuk mengubah diplomasi tradisional menuju diplomasi multisektor dan
multilevel.
Indonesia dalam kancah internasional sudah banyak
melakukan terobosan dan menjadi pelopor pembuatan kebijakan, serta menyumbang
pemikiran guna memajukan kerja sama internasional. Salah satu kiblat kebijakan
dan strategi politik luar negeri Indonesia, yaitu dengan memperkuat diplomasi
ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional, dan global.
Dengan strategi perumusan “Cetak Biru” di APEC dan G20, peran Indonesia berhasil
memperjuangkan kerja sama yang berimbang dan relevan. Tidak hanya itu, dalam
koordinasi anggota G20 Indonesia mengemban misi memulihkan keadaan ekonomi
global dan menjaga sistem perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Serta
pelaksanaan peran Indonesia di Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
.
Pada ranah bilateral berdasarkan data Kemenlu RI
(2011), Indonesia telah menadatangani 146 perjanjian internasional dan
meratifikasi 26 perjanjian, dimana 60 persen di antaranya adalah kerja sama
ekonomi. Perjanjian kerja sama internasional itu diantaranya dengan
Negara-negara di Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan
Negara-negara di Afrika. Hal ini jelas menunjukkan aktifnya Indonesia dalam
perekonomian global dan diplomasi ekonomi yang efektif. Kerjasama di antara
Negara-negara tersebut jelas mengalirkan pundi-pundi pemasukan devisa bagi
Indonesia.
Dalam tingkatan regional, APEC dan ASEAN menjadi dua
organisasi yang memiliki pengaruh sangat kental terhadap Indonesia. Khususnya
ASEAN dengan Economic ASEAN Community (AEC).
Indonesia sendiri telah bermain lihai dalam AEC ini. Indonesia telah mampu
memanfaatkan peluang free flow
barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan modal guna menggenjot perekonomian
nasionalnya.
Dalam mengahadapi situasi ekonomi global saat ini,
Indonesia telah mengambil sikap proaktif untuk mempersiapkan diri dalam skenario
terburuk atas realitas pertumbuhan ekonomi di Negara zero Euro yang melambat. Langkah yang diambil pemerintah dalam hal
ini dengan memperkuat sektor investasi pariwisata dengan terus mempromosikan
investasi pariwisata melalui diplomasi ekonominya. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) 2015, Indeks
daya saing pariwisata dan travel di Indonesia telah berhasil naik ke peringkat
23 dari 47 negara yang dimonitor. Di samping itu, pada program The 12th Edition UNWTO Awards,
memposisikan Indonesia menjadi finalis tiga kategori Penghargaan untuk kegiatan
spesifik pariwisata.
Melihat berbagai capaian kerja sama luar negeri, peran
aktif dan buah pikir Indonesia dalam lingkup Internasional, sudah saatnya kita
mereformasi paradigma diplomasi ekonomi dengan tidak hanya melihat dari satu
indikator saja. Bahwa banyak indikator-indikator yang telah berhasil Indonesia
capai dalam ranah Internasional. Kita harus mengapresiasi itu guna memberikan
motivasi kepada pelaku diplomasi ekonomi untuk meningkatkan efektivitas kinerja
diplomasinya. Dengan begitu segala tujuan dilakukannya diplomasi ekonomi dapat
terwujud dengan sempurna.(RF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

casibom