Dihapusnya Pertalite dan Premium, Kebijakan yang Tepat atau Menyengsarakan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan rencana penggantian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dengan Pertalite mulai tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam masa peralihan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, nantinya BBM jenis Pertalite yang memiliki RON 90 juga akan dihapus. Alhasil, masyarakat akan menggunakan BBM dengan minimal RON 92 atau jenis Pertamax.

Pemerintah sedang menyiapkan peta jalan atau road map untuk mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini adalah bensin RON 88 atau Premium dan juga bensin RON 90 atau Pertalite ke BBM yang lebih ramah lingkungan, yakni Pertamax Cs.

Namun, peraturan ini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres). Isu penghapusan bensin Premium ini memang bukan kali pertama mencuat. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah memang tengah mewacanakan penghapusan bensin Premium ini. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

Pada Agustus lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga mengakui bahwa bensin Premium mulai dikurangi dan dihapus pelan-pelan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat pun didorong untuk mengkonsumsi BBM dengan RON yang lebih tinggi guna menekan emisi gas rumah kaca.

Menurutnya, banyak negara yang sudah meninggalkan bahan bakar jenis Premium dan hanya tersisa empat negara yang masih mengonsumsi Premium salah satunya Indonesia.

“Outlet penjualan Premium dikurangi pelan-pelan, terutama saat pandemi, crude jatuh, substitusi dengan Pertalite, tujuannya perbaiki kualitas BBM dan kurangi emisi gas rumah kaca karena kita masih masuk empat negara yang gunakan Premium,” ungkap Arifin dikutip Minggu (26/12/2021).

Jika Jokowi mengesahkan Perpres mengenai penghapusan BBM Premium di Indonesia, ia akan tercatat sebagai Presiden pertama RI yang berani menghapuskan BBM Premium di Indonesia.

Sementara era pemerintahan sebelumnya hanya mentok pada pengurangan subsidi BBM dan menaikkan harga BBM Premium di masyarakat. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pada Mei 2008, beliau mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM termasuk bensin Premium, Solar, dan minyak tanah bersubsidi.

Saat awal menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu, Jokowi sudah membuat kebijakan signifikan dengan menghilangkan subsidi Premium mulai 1 Januari 2015. Namun, sayangnya kebijakan ini tidak konsisten karena pemerintah tetap mengintervensi harga Premium dan tidak membiarkannya berfluktuasi seperti layaknya produk BBM nonsubsidi.

Dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, akhirnya pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga Premium dan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan BBM Premium ini. Alhasil, pemerintah masih menombok selisih harga keekonomian dan harga jual Premium kepada Pertamina setiap tahunnya.

Padahal, Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau dikenal dengan nama Tim Anti Mafia Migas yang sengaja dibentuk pada era Menteri ESDM Sudirman Said, sudah merekomendasikan agar bensin Premium ini dihapus paling lambat 2017, yaitu dua tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih, sebelumnya mengatakan, pemerintah secara serius terus berupaya memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM RON 90 sebagai bahan bakar perantara menuju BBM yang ramah lingkungan.

“Kita memasuki masa transisi, di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan,” kata Soerja seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian ESDM, Kamis, 23 Desember 2021.

Saat ini, kata Soerja, Premium RON 88 hanya digunakan oleh tujuh negara saja. Volume yang digunakan pun sangat kecil karena kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik sudah jauh lebih meningkat.

Dalam hitungannya, peralihan dari Premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen, untuk selanjutnya dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27 persen. Seiring dengan itu, pemerintah tengah menyusun peta jalan BBM ramah lingkungan yang nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

Ia menjelaskan, ada tata waktu untuk nantinya Indonesia akan menggunakan BBM ramah lingkungan yang membuat adanya peralihan lagi dari penggunaan Pertalite ke Pertamax.

Proses peralihan Pertalite ke Pertamax pun menjadi salah satu bahasan agar dalam peralihannya, tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. “Sehingga kami juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat,” kata Soerja.

(ISW/RAH)