Sumber Foto : merdeka.com
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan mencabut direksi BUMN yang tidak mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo terkait peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) yang tertulis dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022.
Erick Thohir mengatakan bahwa mendukung UMKM merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal tersebut tentu saja karena UMKM merupakan elemen terpenting dalam menunjang perekonomian bangsa, apalagi saat ini sedang terjadi krisis ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Indonesia perlu memastikan apakah perekenomian sudah berjalan dengan baik atau belum.
Ia tidak segan mencabut direksi yang suka membeli produk impor dibanding produk UMKM. Hal tersebut disampaikan ketika menghadiri “Aksi Afiliasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Senin (25/4/2022).
“Kita harus pastikan pertumbuhan ekonomi kita berjalan baik. Inflasi harus kita tekan karena itu saya meminta dan memastikan bahwa sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, para direksi BUMN harus menjalankan ini dengan sebaik-baiknya dan mohon maaf tidak ada maksud apa-apa, yang tidak komit boleh dicopot,” kata Erick Thohir dalam “Afirmasi Pembelian & Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia” yang dikutip dari merdeka.com.
Transformasi inovasi yang diciptakan oleh Erick Thohir dengan tujuan untuk peningkatan integritas antara UMKM dengan BUMN adalah dengan meluncurkan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM pada tanggal 17 Agustus 2020. Dalam platform tersebut, untuk menindaklanjuti seluruh tender proyek BUMN di bawah Rp400 juta harus diberikan kepada UMKM. Sampai saat ini, hampir sebanyak 15.000 UMKM di Indonesia telah tergabung dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dengan besaran transaksi sejumlah Rp20 triliun.
Selain itu, Erick Thohir menegaskan seluruh direksi BUMN harus mendukung Pasar Digital (PaDi) dan harus memiliki komitmen bersama. Komitmen tersebut juga berkaitan dengan pembayaran setiap proyek.
“Seperti disampaikan Pak Sandi (Sandiaga Uno), jangan hanya kontrak, tetapi juga bayarnya. Bayarnya ini kadang menjadi problem. Saya sering mendapat pengaduan, kontraknya ada, barangnya sudah dikirim, tetapi bayarnya lama. Hal-hal seperti ini harus dijaga,” kata Erick Thohir yang dikutip dari nusantara62.com. (SS/REI)