Berbagai lembaga dunia, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memprediksi bahwa kondisi ekonomi dunia akan mengalami kegelapan pada tahun 2023. Hal tersebut diperkirakan karena kondisi ekonomi dunia saat ini tengah berada di posisi yang sulit.
IMF melaporkan dalam World Economic Outlook edisi April bahwa diprediksi ekonomi global semakin suram pada tahun 2023 karena berbagai risiko inflasi global akibat kebijakan pandemi COVID-19 hingga ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina.
Lembaga internasional tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 3,2 persen pada 2022. Proyeksi tersebut turun dari perkiraan IMF sebesar 3,6 persen pada April dan 4,4 persen pada Januari.
“Kita akan mengalami volatilitas pasar keuangan pada tahun depan yang memang akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Risiko-risiko tersebut memang tidak terelakkan,” ujar Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan RI, dalam suatu acara di Jakarta, pada Selasa (9/8/2022).
Hal tersebut juga disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri silaturahmi nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) 2022 di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (5/8/2022). Dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, Jokowi sempat mempertanyakan arah ekonomi dunia saat ini.
“Beliau menyampaikan, ‘Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit.’ Terus kemudian seperti apa? ‘Tahun depan, akan gelap.’ Ini bukan Indonesia, ini dunia. Semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah,” kata Jokowi.
Selanjutnya, beliau juga menuturkan, lembaga negara, seperti PBB, IMF hingga Bank Dunia menyampaikan bahwa terdapat 60 negara yang akan ambruk ekonominya akibat ketidakpastian situasi global.
Presiden Joko Widodo juga meminta APBN 2023 agar lebih dipersiapkan lagi dalam menghadapi gejolak ekonomi tahun 2023 yang diprediksi akan lebih parah dari tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, selepas sidang kabinet paripurna soal RAPBN 2023 yang akan diserahkan kepada DPR RI per 16 Agustus 2022, pada Senin (8/8/2022).
“Bapak presiden meminta agar APBN dijaga tetap kredibel dan sustainable atau sehat sehingga ini kombinasi yang harus dijaga. Oleh karena itu, RAPBN 2023 harus didesain untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi. Kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan, situasi dunia pada 2022 diproyeksikan akan mengalami kelemahan pertumbuhan ekonomi dan inflasinya meningkat tinggi. Beliau menilai kondisi tersebut menjadi suatu persoalan yang harus diatasi bersama-sama dengan kebijakan fiskal, moneter, maupun struktural. (REI/AIV)