Pemekaran Provinsi Papua menghasilkan tiga provinsi baru di Indonesia. Kini, jumlah provinsi di Indonesia resmi menjadi 37 provinsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua yang telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kamis (10/06/2022) di Kompleks Parlemen, Jakarta, diketahui menjadi dasar pembentukan ketiga provinsi baru tersebut.
Undang-Undang 14/2022, Undang-Undang 15/2022, dan Undang-Undang 16/2022 yang menjadi dasar pembentukan ketiga provinsi tersebut secara sah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022. Dilansir dari laman resmi DPR, dalam proses pembentukan UU tersebut juga telah dipilih ibu kota dari masing-masing provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi baru tersebut beserta ibu kotanya terdiri atas Provinsi Papua Selatan dengan Ibu kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan Ibu kota Nabire, dan yang terakhir adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Jaya Wijaya.
Profil tiga provinsi baru
- Provinsi Papua Selatan (Anim Ha)
Provinsi ini berbatasan dengan Papua Pegunungan di sebelah utara, Papua Tengah, Laut Arafuru di bagian barat hingga selatan, dan Papua Nugini di bagian timur. Provinsi Papua Selatan dihuni oleh beberapa suku, di antaranya ada suku Marind Anim yang terkenal mahir meracik makanan khas yang terbuat dari sagu. Ada pula suku Asmat yang terkenal pandai membuat ukiran kayu yang unik. Dengan luas wilayah 131.493 km2, provinsi ini terdiri atas empat kabupaten sebagai berikut:
- Kabupaten Merauke;
- Kabupaten Mappi;
- Kabupaten Asmat; dan
- Kabupaten Boven Digoel.
- Provinsi Papua Tengah (Mee Pago)
Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Papua di sebelah utara, Papua Barat di sebelah barat, Laut Arafuru di sebelah selatan dan Papua Pegunungan, serta Papua Selatan di sebelah timur. Provinsi ini memiliki sejumlah komoditas unggulan. Kabupaten Intan Jaya yang terkenal dengan komoditas gaharu, Kabupaten Dogiyai dan Paniai yang unggul dalam memproduksi kopi dan ubi jalar, serta masih banyak komoditas unggulan lainnya. Dengan luas wilayah 66.129 km2, provinsi ini terdiri atas delapan kabupaten sebagai berikut:
- Kabupaten Nabire;
- Kabupaten Puncak Jaya;
- Kabupaten Mimika;
- Kabupaten Paniai;
- Kabupaten Dogiyai;
- Kabupaten Deyiai;
- Kabupaten Intan Jaya; dan
- Kabupaten Puncak.
- Provinsi Papua Pegunungan (La Pago)
Provinsi ini berbatasan dengan Papua di sebelah Utara, Papua Tengah di sebelah barat, Papua Selatan di bagian selatan, dan Papua Nugini di bagian timur. Batas-batas tersebut membuat provinsi Papua Pegunungan menjadi satu-satunya provinsi yang terkunci daratan atau dikenal juga dengan istilah landlocked karena tidak berbatasan dengan perairan maupun laut. Provinsi Papua Pegunungan juga memiliki beberapa komoditas unggulan yang tak lepas dari tanaman dataran tinggi, seperti kopi, karet, sayuran, buah merah, dan masih banyak lagi. Dengan luas wilayah 108.476 km2, provinsi ini terdiri atas delapan kabupaten sebagai berikut:
- Kabupaten Jayawijaya;
- Kabupaten Lanny Jaya;
- Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Kabupaten Nduga;
- Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Kabupaten Tolikara;
- Kabupaten Yahukimo; dan
- Kabupaten Yalimo.
Meskipun memiliki sejumlah komoditas unggulan, pakar otonomi daerah mengatakan, tiga provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah otonom gagal karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun secara pemerintahan sebelum diisi pejabat definitif. Didukung dengan pendapat Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), menyatakan bahwa hampir semua daerah termasuk di Papua mengalami kesulitan untuk mandiri secara finansial. Selain soal finansial, daerah otonom juga semestinya sudah harus memiliki sarana dan prasarana seperti kantor dan yang tidak kalah penting adalah batas wilayah karena rawan terjadi konflik dengan provinsi tetangga. (ARL/REI)