KADAL 131: Sudah tepatkah pemerintah melakukan divestasi 51% saham PT. Freeport Indonesia?

Dalam finansial dan ekonomi,divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.

Bagi pemerintah, lebih cepat divestasi lebih baik. Untuk itu, sejak tahun lalu tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo sibuk bolak-balik negosiasi dengan pihak Freeport McMoran, selaku induk dan pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Presiden Jokowi seakan gemas, Karena sudah lebih dari separuh abad menambang emas tembaga di tanah Papua, RI cuma punya kepemilikan saham 9,36% dan sisanya masih dikuasai AS?Padahal, jika mengikuti ketentuan kontrak karya (KK) 1991, di 2011 RI semestinya sudah menguasai 51% saham PTFI. Proses divestasi kerap buntu salah satunya karena ketidakpastian regulasi dari pemerintah di kala itu.

Proses negosiasi berjalan dan Freeport McMoran menyepakati untuk divestasi, tentunya dengan konsekuensi pemerintah harus membayar sejumlah harga berdasar hitungan yang ditentukan. Sampai saat ini belum ada angka pasti nilai divestasi yang ditawarkan Freeport dan disanggupi oleh pemerintah.

Namun, mengutip pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, nilainya berkisar US$3 miliar-US$4 miliar. Tapi, PT Inalum (Persero) selaku induk BUMN Pertambangan yang jadi eksekutor transaksi memperkirakan nilainya tak sampai US$4 miliar. Kisarannya diperkirakan US$3 miliar sampai US$3,5 miliar atau maksimal setara Rp 50 triliun.

Buat pemerintah, atau lebih tepatnya Inalum, angka ini tidak masalah. Toh, dengan mengajukan pinjaman ke beberapa bank uang bisa terkumpul dan dilunasi kemudian.

Tapi, ada yang menyayangkan jika pemerintah keluar uang puluhan triliun rupiah. Lebih baik, kata mereka, tunggu kontrak habis saja dan RI akan dapat tambang Grasberg cuma-cuma.

Research and Development by Amalia Mega Berliana