KADAL 145: PROBLEMATIKA ZONASI SEKOLAH NEGERI

Semenjak diterapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No.51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, kata zonasi menjadi melekat dengan sekolah negeri yang ada di Indonesia. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zonasi mengandung arti pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sedangkan, zonasi dalam penerapannya di PPDB mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing.

Sebenarnya sistem PPDB masih sama seperti sebelumnya, di mana calon peserta didik memiliki tiga opsi maksimal sekolah. Namun, presentase penerimaannya paling besar dibandingkan dengan jalur lainnya. Pada sistem zonasi berlaku jarak tempat tinggal terdekat yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa/kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Sistem zonasi yang lahir dari latar belakang pendidikan anak-anak Indonesia yang belum merata, dalam praktiknya semua belum mendapatkan keadilan. Kartu Keluarga (KK) menjadi salah satu syarat utama sistem zonasi.  KK ini bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga (RT)  atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat. Faktanya manipulasi domisili merupakan praktik kecurangan yang dilakukan orang tua calon peserta didik agar anaknya di terima sesuai dengan sekolah yang diharapkan.

Dibalik praktik kecurangan yang ada, pertimbangan penerapan sistem zonasi ini sebenarnya memiliki dampak yang positif di antaranya untuk menghilangkan kasta sekolah sehingga tidak ada lagi sekolah favorit dan non favorit. Hal ini akan membuat semua kalangan siswa bisa merasakan pendidikan yang sama. Poin kedua yaitu agar orangtua lebih mudah untuk mengawasi anak-anaknya. Dengan adanya zonasi, orangtua juga dapat menghemat biaya operasional yang dikeluarkannya. Namun, di Indonesia kastanisasi atau mendewakan sekolah favorit masih melekat di mindset masyarakatnya. Pengamat Pendidikan, Itje Chodijah memandang masalah kecurangan ini muncul karena apa yang dia sebut sebagai “kastanisasi sekolah”, yakni ketika pemerintah daerah hanya fokus pada pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah favorit saja. Orang tua menginginkan dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka dari itu mereka berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke dalam sekolah favorit.

Kebijakan ini terlalu cepat bagi pendidikan di Indonesia yang belum kondisional. Sekolah-sekolah masih berkumpul pada suatu wilayah tertentu, sedangkan di wilayah lain masih banyak yang tidak memiliki ruang pendidikan yang memadai. Belum lagi kualitas pendidik yang tidak merata. Hal ini juga mengekang kebebasan siswa untuk memilih apa yang sudah menjadi keputusan untuk masa depan mereka sendiri. Kecerdasan dan usaha keras yang mereka usahakan tidak berlaku karena digantikan oleh anak-anak yang nilai ujiannya yang tergolong rendah, namun rumahnya dekat dengan sekolah yang berkualitas. Tentu saja ini menyebabkan rasa ketidakadilan.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad ikut berkomentar mengenai sistem zonasi ini. Menurut Hamid, sebelum menetapkan zona, Pemda seharusnya mencermati lebih dalam terkait beberapa faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah, dan akses sekolah dari sejumlah daerah. Artinya, menurut dia sejumlah Pemda belum siap menghadapi masa transisi ini.

Jika pemerintah ingin agar pendidikan di Indonesia sama rata dalam hal kualitas dan mutu, sebaiknya pemerintah fokus terlebih dahulu terhadap kualitas pendidik ataupun calon pendidik dan memperhatikan fasilitas yang belum memadai agar segera dilakukan pembangunan pada sekolah-sekolah di wilayah pelosok negeri. Hal ini akan membuat calon siswanya menjadi senang dan semangat jika sekolah mereka ternyata memadai dengan konsep pendidikan yang mereka inginkan.  Jika ingin bercermin pada Finlandia yang berhasil menerapkan sistem zonasi dalam praktik pendidikannya ada baiknya bercermin secara keseluruhan tidak hanya sebagian saja, karena di Finlandia kualitas dan fasilitasnya sudah memadai sebelum diterapkan sistem tersebut.

Research and Development by Oza Rahmah Tiara

Edited by Dinda Mulyani

Source:

Amindon, A. (2019, Juli 4). PPDB sistem zonasi: Banyak problem di lapangan, Kemendikbud bentuk satgas. Dipetik September 7, 2019, dari BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48782787

PURNOMO, D. (2019, Juni 22). Sistem Zonasi, Cobalah Berpikir Positif. Dipetik September 07, 2019, dari Kompasiana: https://www.kompasiana.com/donypurnomo/5d0e1d9f0d82306a627b5026/sistem-zonasi-cobalah-berpikir-positif

Putsanra, D. V. ( 2019, Juni 19). Memahami Sistem Zonasi Sekolah di PPDB 2019. Dipetik September 07, 2019, dari Tirto.id: https://tirto.id/memahami-sistem-zonasi-sekolah-di-ppdb-2019-ecEz

RM, I. (2019, Juni 20). Sistem Zonasi Belum Tepat bagi Pendidikan Indonesia Saat Ini. Dipetik September 07, 2019, dari Kompasiana: https://www.kompasiana.com/rizki44886/5d0a6c420d823069913c7402/sistem-zonasi-belum-tepat-bagi-pendidikan-indonesia-saat-ini#