PHK Yang Merajalela

Corona virus desease atau yang lumrah disebut sebagai COVID-19 ini mulai bertransmisi ke indonesia sejak awal januari dengan identifikasi kasus awal di tanggal 2 maret 2020. Merambahnya virus mematikan ini memberikan banyak pengaruh besar terhadap aspek aspek kehidupan di masyarakat, seperti sosial, politik dan ekonomi yang mau tidak mau akan terus berubah sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pandemi saat ini. Dalam aspek ekonomi indonesia mengalami banyak sekali perubahan, perubahan ini di lakukan guna menyempurnakan sistem perekonomian agar terjaganya stabilitas negara dimasa sekarang serta dimasa yang akan datang.

Perubahan dan penyempurnaan tidak serta merta dilakukan tanpa adanya permasalahan atau hambatan yang terjadi. Seperti situasi pandemi saat ini, yang mendorong masyarakat serta pemerintah untuk melakukan perubahan dan adaptasi tersebut. Dalam sektor ekonomi, pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya adalah terpuruknya sektor industri di indonesia akibat lemahnya permintaan pasar yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang hingga saat ini masih terus di lakukan. Situasi pandemi seperti saat ini merupakan waktu waktu sulit bagi semua pihak, lemahnya permintaan pasar menjadi stimulus besar bagi para pemegang saham untuk mengurangi bantuan modal yang tersedia, hal ini memberikan dampak besar bagi keberlangsungan industri, karena dengan berkurangnya bantuan modal akan menghambat jalannya perusahaan seperti menyebabkan kebangkrutan, sehingga upah karyawan yang tidak bisa terbayar. Hal ini merupakan salah satu aspek yang mendorong para pengusaha atau industri melakukan PHK besar besaran kepada para karyawannya.

PHK secara besar-besaran ini menimbulkan masalah perekonomian lainnya, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kelangkaan bahan pangan, naiknya harga barang, kemiskinan meningkat hingga defisit neraca dagang RI dan lain sebagainya. Melirik sebagian besar fakta dilapangan menunjukan bahwa PHK ini juga mengakibatkan pemutusan pendapatan bulanan masyarakat yang menyebabkan kesejahteraan keluarga menurun, kebutuhan yang terus meningkat sedangkan penghasilan tidak bertambah karena susahnya mencari lapangan pekerjaan. Jika dilihat dari sisi tersebut pihak karyawan atau buruhlah yang lebih banyak di rugikan dengan dilakukannya pemberhentian hubungan kerja atau PHK ini.

Namun dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut bukan hanya pihak karyawan sajalah yang merasakan kerugian, akan tetapi pihak perusahaan atau industri juga merasakan dampaknya. Dengan berkurangnya tenaga kerja, perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi lebih besar dan cepat, sehingga hal tersebut dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses berkembangnya perusahaan. Belum lagi dengan kewajiban perusahaan untuk membayar tunjangan karyawan yang telah di PHK. Setelah kita mencoba melihat dan memahami sisi tersebut, kita mengetahui bahwa begitu besar pula resiko dan tanggung jawab yang juga di rasakan oleh pihak perusahaan. Maka tidak mudah bagi siapapun untuk menyalahkan satu pihak jika mereka berusaha melihat permasalahan lain yang ada di sekitar, dan mulai berbicara serta melakukan sesuatu secara bijak.

Maka dari itu PHK yang merajalela saat ini tidak boleh di anggap remeh dan harus segera di tangani. Perlu adanya kerjasama masyarakat dan bantuan pemerintah, agar keadaan dapat pulih dan membaik seperti sediakala. Mungkin sebagian besar masyarakat berpandangan negatif dan menyalahkan pihak perusahaan, padahal jika kita melihat kembali situasi saat ini merupakan situasi sulit bagi semua pihak. Sehingga kita semua di tuntut untuk dapat menemukan solusi terbaik yang tidak akan memperbesar masalah atau bahkan menimbulkan masalah baru lainnya.

PENULIS : Putrianna – Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018 – Juara I EconoChannel Writing Competition