Pentingnya Mendaftarkan NIK sebagai NPWP bagi Masyarakat Wajib Pajak

Sumber: CNN Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan imbauan bagi masyarakat untuk memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini sejalan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Imbauan ini dikeluarkan sebagai bagian upaya DJP dalam mempermudah proses administrasi perpajakan.

DJP pada awalnya memberi waktu masyarakat untuk memvalidasi NIK menjadi NPWP sampai tanggal 1 Januari 2024, namun, batas waktu ini diundur menjadi tanggal 1 Juli 2024 untuk memberi kesempatan lebih bagi wajib pajak melakukan validasi.

Hingga 22 November 2023 kemarin, DJP mencatat bahwa dari 72 juta data wajib pajak yang terdata di DJP, sebanyak 59,3 juta NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 12 juta NIK lagi yang belum dipadankan sebagai NPWP. Maka dari itu, DJP mengimbau masyarakat yang belum memadankan NIK-nya sebagai NPWP, untuk segera melaksanakan pemadanan. Sebab, terdapat beberapa risiko atau bahaya yang bisa dihadapi masyarakat wajib pajak bila tidak memadankan NIK-nya sebagai NPWP. 

Sumber: Instagram/ditjenpajakri

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan bahwa masyarakat wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP.

Riset yang dilakukan CNNIndonesia.com menunjukkan bahwa beberapa layanan yang menggunakan NPWP adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), transaksi jual beli kendaraan dan properti, pembelian barang dengan nilai besar, serta beberapa layanan perbankan, seperti pembuatan buku tabungan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pembuatan surat-surat tersebut akan mengalami kendala apabila NIK belum dipadankan sebagai NPWP nantinya.

Selain itu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah mengatur bahwa masyarakat yang tidak memadankan NIK sebagai NPWP berisiko mendapakan enam ‘bahaya’. Enam bahaya tersebut antara lain:

1. Layanan pencairan dana pemerintah;
2. Layanan ekspor dan impor;
3. Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
4. Layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
5. Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
6. Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Waib Pajak.

Masyarakat yang ingin memadankan NIK dan NPWP dapat melakukannya secara online dengan mengakses laman resmi DJP di www.pajak.go.id. Dengan proses pemadanan yang mudah dan batas waktu yang diperpanjang, diharapkan dapat membuat seluruh wajib pajak melaksanakannya untuk memastikan kepatuhan pajak dan memudahkan akses layanan perpajakan Indonesia. Hal ini pada akhirnya akan mendukung sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. (SAP/TB)