Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding piutang pembiayaan perusahaan Buy Now Pay Later (BNPL) masyarakat Indonesia mencapai Rp6,13 triliun per Maret 2024. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 23,90% dibandingkan tahun sebelumnya.
“BNPL per Maret 2024 sebesar Rp6,13 triliun meningkat 23,90% secara tahunan atau year on year (Yoy),” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/5).
Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya popularitas layanan PayLater di kalangan masyarakat Indonesia, terutama untuk transaksi online di platform e-commerce. Ditinjau dari demografi pengguna layanan PayLater, PT Pefindo Biro Kredit (IDScore) mencatat bahwa pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL) didominasi oleh generasi milenial dengan jumlah rata-rata 6,99 juta debitur per bulan, diikuti oleh generasi Z yang mencapai 4,59 juta debitur per bulan.
Sumber: Kontan.co.id
“Pada 2023, jumlah pengguna PayLater pada Generasi Milenial lebih mendominasi dibandingkan Gen Z. Per Desember 2023, Milenial mendominasi sebanyak 52,13% kemudian diikuti oleh Gen Z sebanyak 35%,” tutur Yohanes Arts Abimanyu, selaku Direktur Utama IDscore kepada Bisnis, Kamis (7/2/2024).
Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab peningkatan utang PayLater adalah kemudahan akses dan syarat yang lebih mudah dibandingkan kartu kredit perbankan. Teknologi yang semakin berkembang juga mempermudah masyarakat dalam proses melakukan transaksi belanja online melalui e-commerce.
Pertumbuhan sektor ini diiringi oleh profil risiko pembiayaan yang mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Non-Performing Financing (NPF) untuk PayLater sebesar 3,15% (gross) dan 0,59% (nett). OJK memandang bahwa layanan PayLater akan terus bertumbuh dan berpotensi menjadi bagian penting dari ekosistem pembiayaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan transaksi online yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan utang PayLater di Indonesia mencerminkan perubahan perilaku belanja masyarakat Indonesia yang semakin bergantung pada teknologi digital. Melihat hal tersebut, penting bagi regulator dan penyedia layanan untuk terus memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan pembiayaan PayLater. (MAS/YDH)