PERS SEBAGAI WATCHDOG DI ERA DIGITAL

Era digital memberikan tantangan bagi media pers untuk tidak sekadar menyajikan informasi. Lebih dari itu, media pers bertanggung jawab untuk menegakkan jurnalisme yang berkualitas, baik secara industrial maupun komersialisasi. Di tengah banyaknya misinformasi, bahkan yang bersumber dari institusi pemerintah, peran media pers sebagai pengawas semakin dibutuhkan.

Media pers sebagai pengawas (watchdog) merupakan representasi dari peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Hal ini membuat media pers menjadi andalan bagi rakyat untuk mengawasi kekuasaan institusi pemerintah. Sebagai pengawas (watchdog), pers memantau kegiatan pemerintahan sehari-hari untuk membantu masyarakat menilai kinerja pemerintah. Pers diharapkan dapat mengungkap penyalahgunaan wewenang negara sekaligus melindungi hak-hak demokrasi dan konstitusional warga negara. Pemberitaan yang disajikan media pers harus melampaui apa yang dikatakan pejabat dan juru bicaranya untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah.

Peran media sebagai pengawas (watchdog) setidaknya dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, memberikan dampak kasat mata (tangible). Contoh paling dramatis saat ini adalah kasus kematian Brigadir Joshua. Di awal kasus merebak, terbongkarnya dalang pembunuhan yang melibatkan institusi kepolisian itu sendiri diketahui karena peran besar pengawasan publik. Media mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Media juga dapat berperan mengungkap kelemahan dan kesewenangan pemerintah di berbagai lembaga negara seperti pengadilan, kepolisian, dan pejabat pemerintah, sehingga kesewenangan dapat dikendalikan. Tekanan publik pada badan-badan pemerintah ini dapat menghasilkan reformasi jangka panjang (Stapenhurst, 2000).

Kedua, memberikan dampak tidak kasat mata (intangible). Dalam hal ini, media melalui pemberitaannya membantu “mendidik” masyarakat untuk kritis terhadap situasi (Stapenhurst, 2000). Seorang jurnalis selalu memiliki informasi penting yang terkait dengan atau di luar informasi yang mereka liput, tetapi seringkali tidak ditulis di media karena faktor off-the-record dan kebijakan editorial media. Bagaimana menyiasatinya? Tidak lain adalah dengan terlibat dalam “pers bawah tanah”. Jurnalis dapat membuat blog, platform pribadi, atau membuat trending thread di media sosial lainnya, mereka dapat menuliskan semua informasi yang mereka miliki, tentunya dengan tetap mempertimbangkan etika dan dampaknya. Demikian pula, pembaca dapat membentuk komunitas di platform media sosial, serta mempublikasikannya dan mendorong jurnalisme warga (citizen journalism).

Salah satu contoh paling menonjol yaitu seorang wartawan New York Tribune, Ida Tarbell, yang berhasil membongkar kasus praktik bisnis curang industriawan John D Rockefeller yang telah melakukan akuisisi dan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan minyak Amerika secara menyimpang. Atas hasil investigasi wartawan yang kini disebut sebagai Queen of Muncrakers, Rockefeller menggugatnya ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berakhir dengan kemenangan oleh wartawan tersebut.

Namun pada kenyataannya, peran media di dunia nyata tidak selalu sama dengan teori bagaimana media berfungsi. Alih-alih mengkritik kinerja pemerintah, adapun istilah ‘lapdog’, yang merupakan kebalikan dari ‘watchdog’, karena dalam hal ini oknum media pers mendukung apa pun yang dilakukan pemerintah, bahkan jika itu berarti menyembunyikan kekurangan dan penyimpangan. Hal ini terjadi karena para pemilik modal di hampir semua media bekerja sama dengan penguasa untuk menjamin eksistensinya. Hegemoni penguasa begitu kuat sehingga kebebasan media dan pers terbelenggu.  Pers akhirnya dilihat tidak lebih dari sekadar papan advertensi pemerintah yang hanya mengutip pernyataan para pemegang otoritas tanpa menelusuri lebih lanjut mengenai fakta-fakta lapangan. Pada akhirnya, persepsi publik semakin memburuk akibat oknum pers yang makin terkooptasi kekuasaan dan meredukasi diri menjadi humas penguasa.

Kemajuan di era digital telah melahirkan media sosial sebagai alternatif bagi siapa pun untuk bisa dengan cepat mengirimkan berita atau informasi yang dapat diterima oleh banyak orang melalui internet. Penyampaian informasi atau berita juga lebih cepat dari media lain tanpa melalui gatekeeper. Kini media sosial telah memungkinkan masyarakat umum untuk mengemban fungsi media pers sebagai “watchdog” (pengawas), “watchmen” (penjaga/kritikus), ”agents of social control” (agen pengawas sosial), serta “moral guardians” (penjaga moral) bagi institusi pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Singkatnya, peran media yang paling penting adalah sebagai “watchdog“, yakni memberikan pengawasan yang teratur dan independen terhadap mereka yang berkuasa, termasuk penyediaan informasi yang dapat dipercaya tentang kegiatan para institusi negara. Perhatian utama dari peran pengawas adalah jurnalisme investigasi. Dengan demikian, media memosisikan dirinya sebagai wakil dari rakyat, sekaligus sebagai pihak oposisi. Peran media pers sebagai watchdog sangat penting bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan mereka.

Dalam jangka panjang, peran media pers sebagai “watchdog” dapat memicu reaksi berantai dari hubungan positif antara media dan reformasi pemerintah. Laporan investigasi berkontribusi pada kredibilitas media dan menggalang dukungan publik. Media pers dapat menunjukkan bahwa mereka melayani kepentingan publik dengan mengungkap penyimpangan dan pelanggaran dalam rangka memperkuat institusi pers. Tidak hanya itu, jika penguasa mengancam akan menekan atau membatasi pers, sudah pasti media pers akan mendapat dukungan publik.

Penulis: Siti Aisyah Amini